Perjalanan Terakhir Sang Penyambung Lidah Rakyat

SUPERSEMAR (Perjalanan Terakhir Bung Besar)

teddy sunardi national@mail2.factsoft.de

· Wed Mar 12 17:50:02 2003

---

Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi "mandat" kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Khusus mengenai Surat Perintah Sebelas Maret, menurut sebuah sumber, itu merupakan mandat atau perintah untuk menyelamatkan revolusi. Dan bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Menurut sumber itu pula, sebagai orang yang diperintahkan pemegang supersemar berkewajiban melaporkan kepada Soekarno apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu. 

Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku "Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara," dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Tanggal 11 Maret 1966 

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi/ Mandataris MPRS, mengeluarkan Supersemar, yang isinya antara lain: "Memutuskan dan memerintahkan: Kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima TertinggiPemimpin Besar Revolusi. 

Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut diatas." 16 Maret 1966 

Pangkopkamtib ---atas nama Presiden RI--- mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah 15 menteri yang diduga terlibat G-30 S/PKI. 

27 Maret 1966 

Dilakukan perombakan terhadap Kabinet Dwikora. Sementara presiden tidak setuju kabinet itu dirombak. Banyak wajah-wajah baru yang dianggap kurang dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi, tiga hari kemudian, kabinet itu pun dilantik. 

21 Juni 1966 

Jenderal TNI AH Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS dalam sidang MPRS. Sidang tersebut berlangsung sampai dengan 6 Juli 1966. 

22 Juni 1966 

Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV MPRS, dan pimpinan MPRS melalui keputusannya No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. 

6 Juli 1966 

Sidang MPRS ditutup, dan mengeluarkan 24 Ketetapan, Sebuah keputusan, dan satu Resolusi. Salah satu diantaranya, Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menegaskan tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar. 

17 Agustus 1966 

Presiden Soekarno melakukan pidato dalam rangka peringatan hari Proklamasi yang dikenal dengan Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato Jas Merah tersebut mencerminkan sikap Presiden sebagai Mandataris MPR, yang tidak bersedia untuk aturan yang ditetapkan oleh MPRS. Sehingga, hal itu menimbulkan reaksi masyarakat, dan diwarnai aksi demonstrasi dari masyarakat maupun mahasiswa. 

1-3 Oktober 1966 

Massa KAMI, KAPPI, dan KAPI, melakukan demonstrasi di

depan istana merdeka. Mereka menuntut agar presiden

memberi pertanggung-jawaban tentang peristiwa

G-30-S/PKI. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya

bentrokan fisik dengan pasukan Garnizun, sehingga

memakan korban. 

22 Oktober 1966 

Pimpinan MPRS mengeluarkan Nota, Nomor: Nota

2/Pimp/MPRS/1966, yang meminta kepada Presiden

Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban

sesuai keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. 

30 Nopember 1966 

KAPPI kembali melakukan demonstrasi ke DPR, dengan

tuntutan yang sama seperti demonstrasi sebelumnya. 

9-12 Desember 1966 

Sekitar 200 ribu mahasiswa mendesak agar presiden

Soekarno diadili. 

20 Desember 1966 

KAMI, KAPPI, KAWI, KASI, KAMI Jaya, KAGI JAYA, serta

Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH) menyampaikan

fakta politik kepada MA mengenai keterlibatan Presiden

Soekarno dalam G-30-S/PKI 

21 Desember 1966 

ABRI mengeluarkan pernyataan keprihatinan, yang antara

lain berbunyi butir ke-2), "ABRI akan mengambil

tindakan tegas terhadap siapa pun, pihak mana pun,

golongan mana pun yang akan menyelewengkan Pancasila

dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan PKI

Pemberontakan Madiun, Gestapu PKI, DI-TII, Masjumi,

PRRI-Permesta serta siapa pun yang tidak mau

melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV MPRS." 

31 Desember 1966 

Pimpinan MPRS mengadakan musyawarah yang membahas

situasi pada saat itu, khususnya menyangkut

pelaksanaan Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966 tersebut

diatas, dan suara serta pendapat dalam masyarakat yang

timbaul setelah adanya sidang-sidang Mahmillub yang

mengadili perkara-perkara ex. Wapredam I dan ex. Men/Pangau. 

6 Januari 1967 

Pimpinan MPRS mengeluarkan surat nomor

A9/1/5/MPRS/1967, ditujukan kepada Jenderal TNI

Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS IX/Panglima

Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Surat itu

menegaskan seputar permintaan bahan-bahan

yuridis/hasil penyidikan. Isinya antara lain:

"Pimpinan MPRS mengkonstatasikan bahwa setelah

berlangsungnya Sidang-sidang Mahmillub yang mengadili

perkara-perkara ex-Waperdam I dan ex-Men/Pangau, telah

timbul berbagai suara dan pendapat dalam masyarakat

yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu: - Tuntutan

penyidikan hukum untuk menjelaskan/menjernihkan

terhadap peranan Presiden dalam hubungannya dengan

peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI. - Tuntutan

dilaksanakannya Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966." 

10 Januari 1967 

Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelangkap

Nawaksara, yang isinya antara lain: "Untuk memenuhi

permintaan Saudara-saudara kepada saya mengenai

penilaian terhadap peristiwa G-30.S, maka saya sendiri

menyatakan: 

G.30.S ada satu "complete overrompeling" bagi saya. 

Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5

Oktober 1966 mengutup Gestok. 17 Agustus 1966 saya

berkata "sudah terang Gestok kita kutuk. Dan saya,

saya mengutuknya pula; Dan sudah berulang-ulang kali

pula saya katakan dengan jelas dan tandas, bahwa "Yang

bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangunkan

MAHMILLUB" 

Saya telah autorisasi kepada pidato Pengemban S.P. 11

Maret yang diucapkan pada malam peringatan Isro dan

Mi'radj di Istana Negara j.l., yang antara lain

berbunyi: 

"Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden

pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5

Oktober 1966 dan pada kesempatan-kesempatan yang lain,

maka saya sebagai salah seorang yang turut aktif

menumpas Gerakan 30 September yang didalangi PKI,

berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah

mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak

Presiden menggunakan istilah "Gestok""(Gestok: Gerakan

Satu Oktober, istilah Soekarno, Red)

10 Januari 1967 

Pimpinan MPRS mengeluarkan Catatan Sementara tentang

Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkan Tanggal 10

Januari 1967. Catatan Sementara tersebut berisikan,

antara lain: (a) bahwa Presiden masih meragukan

keharusannya untuk memberikan pertanggungan-jawab

kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS

No.5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa

mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi

Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan

Bersenjata". 

20 Januari 1967 

MPRS mengeluarkan Press Release Nomor 5/HUMAS/1967

tentang Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS tanggal 20

Januari 1967, yang isinya (terdiri empat point besar)

antara lain (poin ke-4): "Perlu diterangkan bahwa

dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang

sedang kita hadapi, soal Nawaksara, soal penegakan

hukum dan keadilan, soal penegakan kehidupan

konstitusional, Pimpinan MPRS sejak beberapa lama

telah mengadakan tindakan-tindakan dan usaha-usaha

koordinatif dengan Pimpinan DPR-GR, Presiden Kabinet

Khususnya Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, dan

lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga

masyarakat lainnya..." 

21 Januari 1967 

Mengeluarkan Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS Lengkap,

yang terdiri dari tiga butir besar, antara lain (poin

II), "Bahwa Presiden alpa memenuhi ketentuan-ketentuan

konstitusional sebagai ternyata dalam surat beliau No.

01/Pres/67, khususnya yang termaktub dalam angka

Romawi I: "Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ataupun

dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum sidang Umum

ke-IV, tidak ada ketentuan, bahwa Mandataris harus

memberikan pertanggungan jawab atas hal-hal yang

"cabang". Pidato saya yang saya namakan Nawaksara

adalah atas kesadaran dan tanggungjawab saya sendiri,

dan saya maksudkannya sebagai semacam "progress-report

sukarela" tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah

saya terima terdahulu". Yang berarti mengingkari

keharusan bertanggung-jawab pada MPRS dan hanya

menyatakan semata-mata pertanggungan jawab mengenai

Garis-garis Besar Haluan Negara saja..." dst. 

1 Februari 1967 

Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban,

Jenderal Soeharto, dengan nomor surat R.032/1967,

sifatnya rahasia, dengan lampiran 2 (dua) berkas,

serta perihal: Bahan-bahan yuridis/hasil penyudikan.

Petikan laporan Team, pada bagian Pendahuluan itu,

antara lain sebagai berikut: "Tujuan penyusunan naskah

laporan ini untuk menyajikan data dan fakta yang telah

dapat diperoleh selama dalam persidangan MAHMILLUB

semenjak perkara NJONO dan SASTROREDJO, yang dalam

pengumpulannya ditujukan untuk memperoleh bahan

gambaran yang selengkap-lengkapnya terhadap

PERTANGGUNGAN-DJAWAB YURIDIS PRESIDEN DALAM PERISTIWA

G-30-S/PKI. Berdasarkan hasil-hasil persidangan tadi,

maka PRESIDEN harus mempertanggung-jawabkan segala

pengetahuan, sikap dan tindakannya, baik terhadap

peristiwa G-30-S/PKI itu sendiri maupun

langkah-langkah penyelesaian yang merupakan

kebijaksanaan PRESIDEN selaku KEPALA NEGARA dan

PANGLIMA TERTINGGI ABRI di dalam menjalankan

pemerintahan negara dimana kekuasaan dan

tanggung-jawab ada di tangan PRESIDEN, sesuai

ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 beserta

penjelasannya." 

9 Februari 1967 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

mengeluarkan Resolusi tentang Persidangan Instimewa

MPRS, yang meminta kepada MPRS untuk mengundang dan

menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS

selambat-lambatnya bulan Maret 1967, serta meminta

kepada Pemerintah c.q. Ketua Presidium Kabinet Ampera

selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan

Ketertiban/Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966

untuk memberikan keterangan dan bahan-bahan dalam

Sidang Istimewa tersebut untuk menjelaskan peranan

Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa Kontra

Revolusi G-30-S/PKI untuk dapat dijadikan pegangan dan

pedoman para Wakil Rakyat dalam menggunakan wewenang

dan kewajibannya dalam Sidang Istimewa MPRS. 

9 Februari 1967 

DPR-GR mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi

DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal yang

sama DPR-GR mengeluarkan Memorandum mengenai

Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno

dan Persidangan Istimewa MPRS. 

11 Februari 1967 

Empat panglima angkatan di tubuh ABRI bertemu Presiden

Soekarno di Bogor, menyampaikan pendiriannya agar

Presiden menghormati konstitusi dan Ketetapan MPRS

pada Sidang Umum ke-IV. 

12 Februari 1967 

Presiden bertemu kembali dengan keempat Panglima

tersebut, dan saat itu presiden meminta untuk

melakukan pertemuan kembali esoknya. 

13 Februari 1967 

Para panglima mengadakan rapat membahas masalah

pendekatan Presiden Soekarno tersebut. Sesudah bertemu

dengan presiden, kemudian mereka sepakat untuk tidak

lagi melakukan pertemuan selanjutnya. 

16 Februari 1967 

Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967

tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato

Nawaksara, yang isinya: MENOLAK PELENGKAPAN PIDATO

NAWAKSARA YANG DISAMPAIKAN DENGAN SURAT PRESIDEN NO.

01/PRES./'67 TANGGAL 10 JANUARI 1967, SEBAGAI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MPRS NO.5/MPRS/1966. Dan pada

tanggal yang sama dikeluarkan pula Keputusan MPRS

No.14/B/1967 tentang Penyelenggaran dan Acara

Persidangan Istimewa MPRS. 

19 Februari 1967 

Para Panglima dan Jenderal Soeharto bertemu dengan

Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pertemuan tersebut

tidak menghasilkan kesimpulan. 

20 Februari 1967 

Presiden Soekarno memberikan Pengumuman, yang isinya

antara lain: KAMI, PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN

BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, Setelah menyadari bahwa

konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera

diakhiri demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara,

maka dengan ini mengumumkan: Pertama: Kami, Presiden

Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung

mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada

Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, dengan tidak

mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.

Kedua: Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966

melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada

Presiden, setiap waktu dirasa perlu. Ketiga:

Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia, para

Pemimpin Masyarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan

seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk

terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan

revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas

Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti

tersebut diatas. Keempat: Menyampaikan dengan penuh

rasa tanggung-jawab pengumuman ini kepada Rakyat dan

MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat

Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan

Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila."

Pengumuman ini ditandatangani pada tanggal 20 Februari

1967 oleh Presiden Republik Indonesia/Mandataris

MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno. 

23 Februari 1967 

Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS

No.IX/1996, melakukan Pidato melalui Radio Republik

Indonesia. Sianya antara lain, memberi penegasan soal

penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada

dirinya. Pada tanggal yang sama, 23 Februari 1967,

(juga) DPR-GR mengeluarkan Resolusi No.724 tentang

pemilihan Pejabat Presiden Republik Indonesia, beserta

penjelasan terhadap resolusi tersebut. 

24 Februari 1967 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membuat

pernyataan yang isinya antara lain, mengenai

penyerahan kekuasaan pemerintah, dan menegaskan bahwa

Angkatan Bersenjata akan mengamakan terselenggaranya

Sidang Istimewa MPRS. Serta juga ditegaskan bahwa ABRI

akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun dan

golongan manapun yang tidak mentaati pelaksanaan

kekuasaan pemerintahan, setelah berlakunya Pengumuman

Presiden tanggal 20 Februaru 1967. 

25 Februari 1967 

Pemerintah mengeluarkan Keterangan Pers, mengenai

telah dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintahan

negara oleh Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS

No.IX/MPRS/1966, yakni Jenderal Soeharto. 

7 Maret 1967 

MPRS mengadakan sidang istimewa dengan menghasilkan 26

Ketetapan. Ketika sidang MPRS itu dilakukan,

Mandataris duduk di barisan pimpinan MPRS yakni di

sebelah kanan Ketua MPRS, tidak seperti biasanya duduk

berhadapan dengan MPRS. Hasilnya, antara lain (seperti

dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967), yakni

Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno,

dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden

hingga dilaksanakannya Pemilu. 

Jejak Singa Podium Yang Terus Mengaum 

Bak seekor singa jantan, ia terus mengaum, mengobarkan

bara semangat bangsanya untuk lepas dari kerangkeng

imperialisme yang mengungkung. Dalam puncak peringatan

100 tahun Bung Karno (BK) bulan ini, menelusur

perjalanan hidup BK di tengah perjuangan diri dan

bangsanya merebut kemerdekaan dapatlah menyegarkan

kembali pemahaman kita akan nilai-nilai pengorbanan

seperti telah ditunjukkan oleh para Bapak Bangsa, agar

tetap menjadi bangsa yang bersatu betapa pun

carut-marutnya negeri ini.

Rumah bergaya zaman penjajahan Belanda di Jl. Ibu

Inggit Garnasih no. 8 (dulu Jl. Ciateul - Red.),

Bandung, kosong. Tanpa penghuni, pun tanpa perabot.

Ruang tidur utamanya berdebu, gelap tanpa lampu.

Satu-satunya pohon jambu tumbuh di halaman depan sisi

kanan hamparan rumput hijau. Semua memberi kesan bersahaja.

Di luar pagar halaman, para pedagang cuek menggelar

dagangan barang loak, seakan tak peduli dengan

bangunan itu. Padahal, rumah itu salah satu dari

banyak tempat founding father bangsa kita, Ir.

Soekarno, pernah tinggal. Di sana Soekarno menjalani

sebagian masa pendidikannya di Technische Hogeschool

atau Sekolah Teknik Tinggi (sekarang Institut

Teknologi Bandung - Red.). Di sana pula dia hidup

berumah tangga dengan Inggit Garnasih, mantan ibu

kosnya yang juga janda Haji Sanusi.

Pahit-manisnya kenangan di rumah itu dipaksa berakhir

kala ia mulai masuk-keluar bui hingga pengasingannya

ke Ende dan Bengkulu. Sejak itu ia tak pernah kembali

ke rumah itu. 

Banceuy, penjara pertama

Bangunan asli rumah tinggal BK di Bandung sudah tak

ada. Sepeninggal Inggit, 13 April 1984, rumah itu

rusak berat. Menurut Jarot Haryono, pengurus rumah,

bangunan tua itu dirobohkan oleh Pemda Propinsi Jawa

Barat, meski lalu dibangun kembali persis aslinya.

Hanya permukaan lantainya 40 cm lebih tinggi daripada

sebelumnya.

BK menghuninya sejak 1926, tiga tahun setelah menikahi

Inggit. Di hadapan penghulu, pasangan berbeda usia 12

tahun itu dikukuhkan sebagai suami-istri dengan Soerat

Keterangan Kawin no. 1138, tanggal 24 Maret 1923,

bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. BK mengenakan

kopiah beludru hitam, berpakaian serba putih dengan

jas tutup. Sedangkan Inggit berkain lereng putih

dengan kebaya bercorak bunga.

Setelah menikah, mereka menyewa rumah di Gang Jaksa.

Begitu penuturan Tito Asmara Hadi, cucu BK - Inggit

dari hasil perkawinan Ratna Djuami (anak angkat

mereka) dan Asmara Hadi. Setelah beberapa kali pindah,

akhirnya BK – Inggit menempati rumah di Jl. Ciateul 8.

Masa-masa sulit pun dimulai.

Sejak mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada

4 Juli 1927 bersama enam temannya, Soekarno disibukkan

dengan kegiatan berpidato politik di berbagai tempat.

Karena kepiawaiannya berorasi, ia dijuluki "Singa Podium".

Tapi, buat pemerintah Belanda, Soekarno dianggap duri

dalam daging yang harus terus diawasi. Maka, bila

kedatangan tamu aktivis dari luar daerah, BK terpaksa

mencari tempat rahasia untuk berbicara. Di bagian

belakang mobil sambil menundukkan kepala atau bahkan

di rumah bordil pun jadi. Inggit selalu mengikuti BK

setiap kali rapat umum. Celakanya, pertemuan seperti

itu tak pernah lepas dari amatan telik sandi Londo

(mata-mata Belanda).

Risiko ditangkap Belanda pun makin sulit dihindari.

Saat rapat umum di Solo dan Yogyakarta, isi pidatonya

dinilai menyinggung pemerintah Belanda yang dia sebut

imperialis. Maka, ketika di rumah Sujudi, S.H.,

pengacara dan anggota PNI, BK harus berurusan dengan

polisi. Di hari naas itu, 29 Desember 1929, ia yang

masih berpiyama karena baru terjaga dari lelap

tidurnya, diseret ke penjara bersama Gatot

Mangkupradja dan Maskun Soemadiredja. Sehari semalam

ia tak bisa mengontak siapa pun, termasuk Inggit.

Esoknya mereka dipindah ke Penjara Banceuy, Bandung.

Dijebloskan ke sel di Blok F. Bung Karno di sel no. 5,

Gatot di no. 7. Paginya, Maksum dan Supriadinata - dua

wakil PNI lainnya - menyusul dimasukkan ke sel no. 9

dan 11. "Kamar baru" BK lebarnya 1,5 m (separuhnya

untuk tempat tidur), panjangnya sama dengan peti mati.

Ruang sel tertutup rapat, yang ada hanya tembok.

Kini, penjara itu tak ada lagi, digantikan bangunan

untuk kegiatan ekonomi. Sel tempat BK mendekam masih

ada, namun tenggelam di antara kumuhnya bangunan sekitar.

Berbekal kertas dan tinta "selundupan" dari rumah,

serta kamus dari perpustakaan penjara, selama 1,5

bulan BK menyusun naskah pembelaan. Karena tak ada

meja, ia memanfaatkan kaleng tempat buang air kecil

dan hajat besar. Malam demi malam BK menaikkan kaleng

itu ke tempat tidur, lalu duduk bersila di depan meja

kaleng itu. Maka, tersusunlah pleidoinya yang

terkenal. Indonesia Menggugat (Bandung, 1931), judulnya. 

"Pindah" ke Sukamiskin

Di Gedung Landraad yang dibangun 1920-an, Soekarno

menghadapi tuntutan hukum. Ia didampingi Sujudi, S.H.

(ketua PNI cabang Jawa Tengah), Sartono S.H. (rekan BK

dari Algemeene Studieclub dan wakil ketua urusan

keuangan partai), serta Sastromuljono, S.H. (kawan di

Bandung), yang sukarela menjadi pembela.

Kini, gedung bersejarah di Jl. Perintis Kemerdekaan,

Bandung, menjadi Kantor Bidang Metrologi, Kanwil

Deperindag Jabar. Bangunan utamanya pun tak banyak

berubah. BK dan tiga rekan seperjuangannya diadili di

ruang kiri-depan gedung, berukuran 6 x 8 m dengan

dinding berlapis kayu jati setinggi 2 m.

"Sampai sekarang, kapstok tempat menyimpan jubah hakim

masih ada," ungkap Drs. Harwitoto, Kepala Kantor

Bidang Metrologi, Kanwil Deperindag Jawa Barat.

Usaha keras BK mencari keadilan, sejak 18 Agustus

1930, delapan bulan setelah ditahan, gagal. Pada 22

Desember 1930, BK dijatuhi hukuman empat tahun penjara

oleh majelis hakim pimpinan Siegenbeek van Heukelom.

Gatot Mangkupradja, Maskun Soemadiredja, dan

Supriadinata diganjar hukuman lebih ringan. Pembelanya

naik banding ke Raad van Justitie. Tapi pengadilan

tinggi tetap berpegang kepada keputusan Landraad

Bandung. Soekarno dkk. pun dipindahkan ke penjara

Sukamiskin. Nomor selnya, 233, dekat tangga besi, di

sudut lantai dua.

Kini sel itu tetap menjadi bagian dari 552 sel di LP

Sukamiskin. Cuma, nomornya berubah menjadi TA (Timur

Atas) 01. Sel dengan dua pintu dan dua jendela bercat

abu-abu tua berukuran 2,5 x 3 m itu sejak lama sengaja

dikosongkan. Di salah satu pintunya tertulis: "The

former room of BK".

Di dinding kuningnya menempel empat foto tua, sulaman

tusuk silang gambar BK, dan Garuda Pancasila. Di atas

lantai ubin abu-abu terdapat tempat tidur yang dapat

dilipat ke dinding, dengan kasur dan seprai putih. Ada

pula sebuah kursi, sebuah meja tulis dan kursi bulat,

lemari gantung, serta rak buku dengan sembilan buku

tua tentang atau karya Soekarno dalam bahasa Indonesia

dan Belanda. Di bawah tempat tidur, dekat jendela, ada

kloset duduk.

Berbeda dengan penghuni sel lain, BK diawasi lebih

ketat. Ia juga dipekerjakan untuk membuat garis di

atas kertas menggunakan mesin penggaris dan pemotong

penuh gemuk (pelumas). Sekarang mesin itu tersimpan di

salah satu sudut percetakan LP Sukamiskin.

Di luar sel, Inggit berjuang menyambung hidup. Ia

berjualan bedak buatan sendiri, menjahit pakaian dan

kutang, serta memasarkan kerajinan pandai besi

Ciwidey, dengan sistem bagi hasil. Untuk membiayai

perjuangan suaminya, Inggit menggadaikan perhiasannya.

Menurut Tito, tabungan hasil usaha itu menjadi modal

untuk memproduksi "Rokok Kawung Ratna Djuami bikinan

Ibu Inggit".

Dua tahun Kusno, nama kecil Soekarno, hidup dalam bui.

Pagi, 31 Desember 1931, BK dibebaskan. Dalam buku

Soekarno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia-nya Cindy

Adams tertulis, saat itu kepala penjara mengantarnya

hingga pintu keluar, dan bertanya, "Ir. Soekarno,

dapatkah Tuan menerima kebenaran dari kata-kata ini?

Apakah Tuan betul-betul akan memulai kehidupan baru?"

Sambil tangan kanannya memegang tiang pintu, ia

menjawab, "Seorang pemimpin tidak berubah karena

hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan

kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan

pikiran yang sama."

Ucapannya terbukti. Perlawanan terhadap Belanda dan

upaya merdeka dari cengkeraman imperialis tetap

menggelora. Ia pun menulis selebaran, "Mencapai

Indonesia Merdeka" (Pengalengan, 1933). Karena dinilai

menghasut, Belanda merampas dan melarang selebaran

itu. Banyak rumah digeledah. Bahkan bila lebih dari

tiga orang berkumpul, akan berisiko dikepung.

Hal itu terjadi ketika 1 Agustus 1933 Soekarno dkk.

mengadakan pertemuan di rumah M.H. Thamrin di Jakarta,

yang selesai lewat tengah malam. Begitu BK keluar

rumah, seorang komisaris polisi sudah menunggu.

Kembali ia ditangkap. Soekarno kembali menghuni

Penjara Sukamiskin. Ia menempati sel khusus, yang

terletak di tengah ruangan besar yang dikosongkan. BK

seperti pertapa yang membisu selama delapan bulan

sebelum dibuang ke Ende, Flores. 

Malaria yang "menguntungkan"

Inggit, Ibu Amsi (mertua BK), Ratna Djuami, dan dua

pembantu setia (Muhasan dan Karmini), menyertai BK.

Setelah menempuh perjalanan dengan kereta api,

rombongan singgah dua hari dua malam di Surabaya. BK

berkesempatan menjumpai orang tuanya, R. Soekemi

Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Cindy Adams

melukiskan, mereka sama-sama takut, kalau-kalau

pertemuan itu akan memisahkan mereka selamanya.

Ramadhan K.H., penulis biografi Inggit Garnasih

Kuantar ke Gerbang, mengutip ucapan ibu BK, "Kusno

dewasa bukan lagi kepunyaan orang tuanya, melainkan

milik orang banyak dan tempat ia mengabdi."

Perjalanan diteruskan dengan kapal barang Van

Riebeeck. Setelah delapan hari "ditahan" di kamar

kelas dua di sebelah kandang ternak, mereka tiba di

Ende. Tidak ada fasilitas telepon atau telegram.

Satu-satunya penghubung dengan dunia luar adalah dua

kapal pos jang datang sekali sebulan. Tidak ada

bioskop, perpustakaan, atau fasilitas hiburan lain.

Keluarga BK tinggal di rumah tua beratap seng,

bertiang kayu, dan jendela kecil, di Ambugaga. Meski

tidak terlalu kecil, rumah itu terasa pengap. Ruang

depan terbuka sehingga terasa sejuk. Di halaman yang

cukup luas, keluarga Soekarno bertanam sayur dan

bunga. Pekarangan di sekeliling rumah ditanami pisang,

kelapa, dan jagung. Penerangannya cuma lampu minyak tanah.

Sekitar empat tahun (17 Februari 1934 - 14 Februari

1938) di pengasingan banyak peristiwa terjadi. Pada 12

Oktober 1935 ibu mertua BK meninggal akibat

arteriosklerosis. Ia juga mendengar H.O.S.

Tjokroaminoto meninggal. BK sempat menulis 12 naskah

sandiwara dan membuat kelompok pertunjukan drama. Ia

pun mengangkat lagi dua anak, yakni Sukarti (anak

pegawai asal Jawa) dan Jumir (anak keluarga jauh

Inggit). Di sini pula ia dan Ratna Djuami terjangkit

malaria.

Penyakit tropis itu justru "menguntungkan". Gara-gara

penyakit itu M.H. Thamrin protes ke Dewan Rakyat

(Volksraad). Pemerintah Belanda lalu memindahkan

keluarga Soekarno ke tempat yang lebih "menyenangkan",

Bengkulu.

Di Bengkulu BK menempati rumah di Anggut Atas (kini

Jl. Soekarno-Hatta). Di halaman bangunan bersejarah

berusia sekitar 80 tahun itu kini terpampang papan

bertuliskan "Rumah Kediaman BK, Proklamator/Presiden

RI Pertama, Dalam Masa Pengasingan Pemerintah Belanda,

di Bengkulu, (1938 – 1942)". Di dalamnya terdapat

perabot rumah tangga, perpustakaan, meja tamu, dan

sepeda buatan tahun 1931 yang dipakai BK. Di

perpustakaan pribadinya tersimpan buku-buku BK

berbahasa Indonesia, Belanda, dan Jepang.

Di sini BK aktif sebagai pendidik. Salah satu

muridnya, Fatmawati. Gadis 17 tahun itu putri Hassan

Din, ketua Muhammadiyah setempat yang tinggal di

Kampung Tjurup, beberapa kilometer dari Bengkulu.

Karena jauh, selama menempuh pendidikan Fatmawati

tinggal di rumah keluarga Soekarno dan dianggap

sebagai anggota keluarga sendiri.

Rupanya, BK menaruh hati pada gadis cantik itu. Inggit

mencium gelagat itu. Belum lagi selesai masalah rumah

tangga BK - Inggit, Jepang keburu menyerbu Sumatera

pada 12 Februari 1942. Dikawal tentara dan polisi

Belanda, BK dan keluarga akan dilarikan ke Australia.

Untung, mereka akhirnya terdampar di Padang, dan

ditampung di rumah kawan Soekarno, Woworuntu.

Saat itu Jawa juga ditaklukkan Jepang. Jenderal

Imamura, panglima tertinggi tentara pendudukan

bermarkas besar di Jakarta, memerintahkan pemimpin

bangsa Indonesia membentuk badan pemerintahan sipil.

Mereka menuntut BK diikutsertakan. Imamura pun

mengirim surat kepada Kol. Fujiyama, komandan tentara

Jepang di Bukit Tinggi. Isinya, supaya memberangkatkan

Soekarno ke Jawa. Pada 9 Juli 1942, BK tiba di Pasar

Ikan, Jakarta.

Di Jakarta-lah BK dan Inggit bercerai. BK pun menikahi

Fatmawati, yang memberinya lima anak. Di Jakarta pula

BK berhasil membebaskan negeri ini dari belenggu

penjajahan dengan memproklamasikan kemerdekaan RI.

Didampingi Bung Hatta, tepatnya pukul 10.00 WIB, di

Jl. Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi) ia

membacakan Naskah Proklamasi. 

Bikin kolam

Belanda tidak begitu saja menerima kemerdekaan

Indonesia. Mereka kembali dengan membonceng Sekutu. BK

dan keluarganya makin terancam. Maka, 3 Januari 1946

Soekarno, Hatta, serta para pemimpin dan tokoh lain

hijrah ke Yogyakarta dengan naik kereta api luar biasa (KLB).

BK dan keluarga tinggal di bekas rumah Gubernur

Belanda, yang kemudian dikenal sebagai Gedung Agung

atau Istana Yogyakarta. Wakil Presiden Mohammad Hatta

menempati gedung yang sekarang Markas Korem 072/Pamungkas.

Istana Yogyakarta terdiri atas enam bangunan utama,

yaitu Gedung Agung, Wisma Negara, Wisma Indraprasta,

Wisma Sawojajar, Wisma Bumiretewu, dan Wisma

Saptapratala. Ruangan utamanya, Ruang Garuda, untuk

menyambut tamu negara atau tamu agung lain. Di bagian

depan sisi kanan gedung utama terdapat Ruang

Soedirman, tempat Panglima Besar Soedirman berangkulan

untuk pamit gerilya kepada Presiden Soekarno. Di depan

kiri gedung utama ada Ruang Diponegoro. "Kini Ruang

Soedirman dan Ruang Diponegoro dipakai sebagai ruang

tunggu atau ruang duduk tamu," ujar Suprijanto P.,

Kepala Sekretariat Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Dulu, di halaman istana Polisi Pengawal Pribadi

Presiden biasa berlatih baris-berbaris. BK

berlari-lari memutari mereka. Sementara Ibu Fatmawati

bermain bola keranjang bersama pengawal. Soekarno juga

sempat merancang kolam di halaman samping ruang tempat

BK memberi kursus politik kepada para wanita, remaja

putri, mahasiswi, dan pelajar putri.

"Ruangan itu masih ada. Menjadi ruang pertunjukan

kesenian kalau ada tamu negara. Juga sering untuk

pameran kerajinan batik, kulit, keramik, perak, dll.

Kolamnya juga masih ada," tutur Ariono A. Gaffar,

Bagian Peralatan dan Perawatan Istana Kepresidenan

Yogyakarta.

Di awal kepindahan ke Yogyakarta, BK sempat berpidato

di RRI Yogyakarta, mengumumkan ke seluruh dunia, sejak

6 Januari 1946 ibukota RI dipindah ke Yogyakarta.

Sejak itu banyak peristiwa penting terjadi. Salah

satunya, kelahiran Megawati Soekarnoputri (kini Wakil

Presiden RI).

Sedangkan peristiwa kebangsaan yang terjadi, antara

lain, 3 Juli 1946, Komandan Divisi Mayjen Soedarsono

memaksa BK menandatangani komposium kabinet.

Soedarsono dkk. dapat diamankan. Namun, pada 17

Agustus 1948 Presiden memberi amnesti dan abolisi

kepada 145 orang yang terlibat peristiwa itu.

Selain itu terjadi Agresi Militer I (21 Juli 1947) dan

II (19 Desember 1948). Pemerintahan Republik Indonesia

Darurat pun dibentuk (21 Desember 1948 - 3 Juli 1949).

BK lagi-lagi ditangkap. Juga Bung Hatta dan pembesar

lain. Pada 27 Desember 1948, mereka diasingkan ke

Brastagi, lalu ke Prapat di Sumatera Utara, dan

akhirnya ke Bangka. Mereka bebas pada 6 Juli 1949.

Istana Yogyakarta berfungsi kembali sebagai kediaman

resmi Presiden. BK kembali ke Jakarta setelah Ratu

Juliana menandatangani piagam penyerahan kedaulatan RI

di hadapan delegasi Indonesia pimpinan Dr. Mohammad

Hatta, pada 27 November 1949, di Istana Den Dam, Amsterdam. 

Jadi tahanan di Istana Bogor

Pada 7 Juli 1952, BK menikahi Hartini (23). Fatmawati

protes, lalu meninggalkan Istana Merdeka (1953). Dua

tahun setelah menikah, pasangan BK - Hartini menghuni

Paviliun II Istana Bogor. Hanya di akhir pekan BK

berkumpul dengan Hartini. Di sanalah lahir Taufan dan Bayu.

Paviliun yang dihuni hingga 1967 itu kini masih

terpelihara dengan baik. Letaknya di sisi kiri depan

Istana, merupakan satu dari lima paviliun. Ada ruang

tamu, ruang makan, dan lima ruang tidur plus kamar

mandi dalam. Cuma, semua perabot lama telah diganti.

Sekarang bangunan seluas 467 m2 itu menjadi tempat

akomodasi pejabat setingkat menteri.

Paviliun II juga tercatat sebagai tempat bersejarah

ketika Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

ditandatangani pada 1966. Namun bagaimana kejadian

sebenarnya, hingga kini masih gelap. Naskah aslinya

pun entah di mana. Padahal, berdasarkan naskah itu

MPRS menerbitkan sejumlah Tap MPRS dan mengangkat

Soeharto sebagai presiden.

Sejak Supersemar terbit, Soekarno tetap tinggal di

Istana Bogor. Panglima Kodam (Pangdam) VI/Siliwangi

H.R. Dharsono melarang BK keluar dari Jawa Barat

dengan mengeluarkan surat keputusan pada 3 Agustus

1967. Pangdam V/Jayakarta Amir Machmud pun melarang BK

menginjakkan kaki di Jakarta. Meski praktis "tidak

berkuasa" lagi, BK diyakini masih berpengaruh untuk

melakukan aksi mengganggu keamanan.

Menyusul Sidang MPRS Maret 1968 yang mencopotnya

sebagai presiden, BK dipindah ke Istana Batutulis

(Hing Puri Bhima Sakti), Bogor. Penjagaan diperketat

meski kesehatannya makin memburuk. Permohonan Hartini,

agar Soekarno dapat istirahat di Jakarta sepekan

setiap bulan, tak ditanggapi. Malah, tanpa seizin

petugas, anak-anaknya pun tidak bisa menjenguk.

BK sendiri akhirnya mengirim surat ke Soeharto,

meminta izin pindah ke Jakarta. Barulah Soeharto

memerintahkan pemindahannya ke Wisma Yaso, setelah

setahun diisolasi di Istana Batutulis. Di sini BK

pernah melewati hari-hari indah bersama Ratna Sari

Dewi, istri ketiganya.

Kekangan pemerintah makin dahsyat. Keluarga BK tak

bebas lagi menengok. Awal 1969, BK tidak boleh

dijenguk siapa pun, termasuk Hartini. BK dilarang ke

halaman. Bacaan disortir. Selain tak boleh baca koran,

mendengarkan radio pun dilarang.

Perlakuan itu makin merapuhkan jiwanya. Fisik "Singa

Podium" melemah. Pada 16 Juni 1970 malam ia dilarikan

ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Empat

hari kemudian, 20 Juni malam, keadaan BK benar-benar

memburuk, kesadarannya berangsur menghilang. Esok

paginya, Minggu 21 Juni 1970, Sang Proklamator

berpulang. Ia meninggalkan tiga istri dan delapan anak

tercinta. Ia juga mendahului Inggit, yang 20 tahun

menemaninya mengarungi masa sulit, serta tiga anak

angkatnya.

Dengan upacara kenegaraan, jenazah BK diterbangkan dan

Sang Singa yang lahir di Surabaya (bukan di Blitar -

Red.) pada 6 Juni 1901 dimakamkan di kompleks

pemakaman Desa Bendogerit, Kecamatan Kota Blitar, Jawa

Timur. Pusaranya diapit makam sang ibu di sisi kanan

dan ayahnya di kiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun

1978, makam BK dipugar. Peresmian setelah pemugaran

dilakukan Presiden Soeharto pada 21 Juni 1979.

Sesuai pesan BK semasa hidup, makam tidak dikijing,

tapi dibuat hampir rata dan di atasnya ditaruh nisan

batu pualam hitam, konon seberat 8 ton, bertuliskan:

Di sini dimakamkan BK Proklamator Kemerdekaan dan

Presiden Pertama Republik Indonesia, Lahir 6 Juni

1901, Wafat 21 Juni 1970.

Hingga sekarang, makamnya tak pernah sepi dari

peziarah. Mustawan (58), seksi Pengelolaan Pengawasan

Makam BK, menyebutkan, pengunjung makam BK pada

Januari 2001 saja mencapai 36.506 orang. "Hari-hari

yang ramai, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Liburan

juga ramai. Tapi bulan Puasa sepi," tambahnya.

Ada kalanya peziarah memungut kuntum bunga yang

berserakan di tempat tabur bunga untuk dibawa pulang.

Untuk apa? "Ya, tergantung kepercayaan masing-masing.

Sekadar untuk 'oleh-oleh'. Ada yang bilang ngalap

barokah. Malah ada yang membawa pulang kerikil dari

areal makam," kata H. Soeharto Zakaria (58), jurukunci

ke-4 makam BK.

Di luar areal makam, puluhan wanita penjaja bunga

tabur siap menyambut siapa pun, entah yang akan

berziarah dan nyekar (tabur bunga) atau sekadar

berwisata. Juru potret komersial pun merayu pengunjung

untuk membuat potret kenangan, langsung jadi! Di

sepanjang pinggir Jl. Slamet Riyadi, Blitar, berjajar

pedagang beragam barang suvenir.

Rupanya, BK tak cuma membuat negeri ini bebas dari

penjajahan. Ia pun menghidupi (sebagian) rakyat negeri

yang dibidaninya, meski ia telah tiada.

__________________________________________________

Do you Yahoo!?

Yahoo! Web Hosting - establish your business online

http://webhosting.yahoo.com