Kumpulan Pidato 1 Juni 1945

SOEKARNO PIDATO SOEKARNO: LAHIRNYA PANCA SILA 1/4

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan d a s a r n y a Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:"P h i l o s o f i sc h e g r o n d s l a g" dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan „merdeka".

Merdeka buat saya ialah: „ p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e „, p o l i t i e k e o n a f h a n k e l i j k h e i d . Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata:

Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang - saya katakan didalam bahasa asing, ma’afkan perkataan ini - „zwaarwichtig" akan perkara yang kecil-kecil. „Zwaarwichtig" sampai -kata orang Jawa- „njelimet".

Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya i s i itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai,itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula - jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat - Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu.

Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, P. T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai njelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mesngalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, - sampai dilobang kubur! (Tepuk tangan riuh).
Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun ‘33 saya telah menulis satu risalah, Risalah yang bernama „Mencapai Indonesia Merdeka". Maka di dalam risalah tahun ‘33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu j e m b a t a n e m a s . Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa d i s e b e r a n g n y a jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.
Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam s a t u m a l a m, - in one night only! -, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! S e s u d a h „jembatan" itu diletakkan oleh Ibn saud, maka d i s e b e r a n g jembatan, artinya k e m u d i a n d a r i p a d a i t u, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, - semuanya diseberang jembatan.
Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet-Rusia Merdeka, telah mempunyai Djnepprprostoff*), dam yang maha besar di sungai Dnepr? Apa ia telah mempunyai radio-station, yang menyundul keangkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia?

Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka t e l a h dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio- station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian,

janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini danitu lebih dulu harus selesai dengan njelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannnya tuan-tuan punya semangat, - jikalau tuan-tuan demikian -, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. Dua milyun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyun pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang! (Tepuk tangan riuh).

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan „INDONESIA MERDEKA SEKARANG". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka s e k a r a n g , s e k a r a n g , s e k a r a n g ! (Tepuk tangan riuh).

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka, - kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati!. Saudara -saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu j e m b a t a n ! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai

Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, - in one night, di dalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyun, semuanya bersemboyan:

Indonesia merdeka, s e k a r a n g ! Jikalau umpamanya Balatentera Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke- rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka?

(Seruan: Tidak! Tidak)

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menitpun kita tidak akan menolak, s e k a r a n g p u n kita menerima urusan itu, s e k a r a n g p u n kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!

(Tepuk tangan menggemparkan)

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Soviet-Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dll. tentang isinya: tetapi ada satu yang s a m a, yaitu, rakyat Saudi Arabia sanggup m e m p e r t a h a n k a n negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup m e m p e r t a h a n k a n negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk merdeka.

(Tepuk tangan riuh)

*) Yang dimaksud Dnepropetrovsk, suatu kawasan industri di mana terdapat bendungan raksasa di sungai Dnepr, dan disitu dibangun stasiun pembangkit tenaga listrik yang merupakan tulang punggung perindustrian Soviet Rusia (ket. - LSSPI

M Djumaini Kartaprawira PhD 

BUNG KARNO 

SEBAGAI BAPAK PEMERSATU 

BANGSA INDONESIA DAN AJARANNYA

PERJUANGAN BUNG KARNO MEMPERSATUKAN BANGSA 

Bung Karno sebagai pejuang pemersatu bangsa, pejuang

melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator

kemerdekaan bangsa Indonesia dan presiden RI pertama

selalu dikenal dan dihormati oleh rakyat Indonesia.

Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyerahkan

seluruh tenaga dan fikirannya untuk mempersatukan

bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup

dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran -

masyarakat adil makmur, yang bebas dari penindasan

manusia atas manusia, dan eksploitasi manusia atas

manusia.

Semua konsekuensi perjuangan untuk itu dia hadapi

dengan berani, meskipun harus masuk keluar penjara,

menjalani pembuangan dari satu tempat ke tempat lain,

menghadapi pencaci-makian dari lawan-lawan politiknya,

pengkhianatan dari kawan-kawan seperjuangannya,

mempertaruhkan kekuasaan dan jiwanya pada saat

kesehatannya yang sudah sa-ngat kritis. 

Kepeduliannya atas nasib rakyat Indonesia yang dijajah

oleh kolonialisme Belanda adalah motor yang

menggerakkan jiwa Bung Karno untuk menyerahkan seluruh

jiwa raganya dalam perjuangan politik tersebut. Maka

tidak mengherankan kalau garis perjuangan Bung Karno

adalah melenyapkan kolonialisme untuk berdirinya

Indonesia Merdeka. Bung Karno menyadari bahwa

perjuangan melawan kolonialisme tidak bisa lepas

dengan perjuangan melawan kapitalisme. Maka perjuangan

Indonesia Merdeka juga tertuju kepada terbentuknya

masyarakat adil makmur (sosialisme Indonesia), yang

bebas dari eksploitasi manusia atas manusia. Dan

akhirnya, perjuangan untuk Indonesia Merdeka dan

terbentuknya masyarakat adil makmur tidak bisa

tercapai tanpa adanya persatuan seluruh bangsa

Indonesia.

Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut di atas Bung

Karno telah berhasil:

1. Menggugah rasa kebangsaan, sehingga bisa

membangkitkan kesedaran diri bahwa harus bersatu padu

untuk melawan penjajahan. Sebagai hasil proses

kesadaran itulah maka lahir Sumpah Pemuda pada Oktober

1928 yang merupakan manifestasi tekad para pemuda

untuk mewujudkan bangsa Indonesia bersatu di bawah

semboyan satu bangsa - bangsa Indonesia, satu bahasa -

bahasa Indonesia, dan satu tanah air - tanah air

Indonesia.

2. Dengan dukungan rakyat, memproklamirkan kemerdekaan

bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, yang

diikuti dengan pembentukan UUD 1945, pemerintahan

beserta alat perlengkapan negara lainnya.

Indonesia Merdeka inilah yang selalu ditunggu segera

kelahirannya, tanpa menunggu sampai rakyat bisa

membaca, berbudaya tinggi dsb.

3. Memimpin bangsa untuk mempertahankan negara dari

usaha-usaha come-backnya kolonialisme Belanda yang

disertai dengan aksi kolonial pertama dan kedua.

Bagaimanapun beratnya mempertahankan negara menghadapi

lawan yang persenjataannya jauh melebihi, dengan

persatuan seluruh kekuatan bangsa perjuangan dapat

dimenangkan.

4. Menggagalkan politik devide et impera Belanda yang

dengan mendirikan negara-negara boneka bertujuan untuk

mengeroyok RI di dalam Republik Indonesia Serikat.

Tetapi kenyataannya, negara-negara buatan van Mook

tersebut satu demi satu bergabung dengan RI. Dan

akhirnya RIS berubah menjadi NKRI secara

konstitusional. Hal ini membuktikan api persatuan Bung

Karno tetap membakar jiwa rakyat di daerah-daerah

tersebut dan gagallah proyek federalisme van Mook.

5. Dengan tindakan tegas menyelamatkan negara dari

bahaya separatisme dan gerombolan-gerombolan

pembrontak (RMS, PRRI-Permesta, Di/TII, Gerombolan

Andi Azis dll.) sehingga Indonesia terhindar dari

ancaman disintegrasi yang sangat berbahaya bagi

eksistensi negara Indonesia yang masih muda.

6. Memimpin perjuangan rakyat merebut kembali Irian

Barat dari cengkeraman kolonialisme Belanda, sehingga

tercapailah persatuan dan kesatuan Indonesia dari

Sabang sampai Merauke.

Harus diakui bahwa perjuangan mempersatukan bangsa

yang begitu majemuk suku bangsanya, etniknya,

agamanya, tingkat budayanya, wilayah dan jumlahnya

yang begitu besar, dan dilakukan dalam keadaan yang

serba kekurangan adalah kesuksesan yang maha besar.

Suatu bukti persatuan bangsa dapat memenangkan segala

macam perjuangan.

SUMBER IDE PERSATUAN BUNG KARNO

Seluruh kiprah perjuangan Bung Karno yang telah

berhasil mempersatukan bangsa Indonesia melawan

kolonialisme Belanda, mendirikan Negara Republik

Indonesia (bahkan menggalang solidaritas internasional

melawan nekolim), adalah buah ide dan gagasan

cemerlang yang dilahirkannya sejak masa mudanya. 

Suatu ide politik tidak akan lepas dari suatu situasi

di mana penggagas berpijak. Ide Bung Karno lahir di

mana bangsa Indonesia dalam keadaan nestapa karena

penjajahan kolonialisme Belanda dan eksploitasi sistem

kapitalisme. Maka tidak mengherankan kalau benang

merah ide dan ajaran Bung Karno adalah persatuan

bangsa Indonesia untuk mengubah kenestapaan rakyat

menuju masyarakat adil dan makmur yang bebas dari

eksploitasi manusia atas manusia. Jelas ide persatuan

tersebut mempunyai tujuan luhur, bukannya persatuan

demi persatuan.

1. Ide persatuan yang pertama, dipublikasikan dalam

sebuah artikel “Nasionalisme, Islamisme dan

Marx-isme”. Dalam artikel tersebut dengan jelas ide

persatuan antara tiga golongan itu menjadi intinya.

Sebab masyarakat Indonesia pada dasarnya langsung atau

tidak, terlibat dalam ketiga ideologi tersebut. Dan

kenyataan tersebut tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Dalam artikel tersebut, yang ditulis pada tahun 1926

di dalam Suluh Indonesia Muda, dan dalam masa

gawat-gawatnya perjuangan melawan kolonialisme

Belanda, dengan jelas Bung Karno menganjurkan dan

membuktikan bahwa persatuan antara masyarakat penganut

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme bisa terjadi. 

2. Ide persatuan tercermin juga dalam ajaran

Marhaenisme. Dalam Marhaenisme ini tercermin ide

persatuan kekuatan akar bawah, sebab persatuan di sini

terutama diarahkan kepada kaum: proletar, tani dan

kaum melarat lainnya. Mereka inilah yang oleh Bung

Karno disebut kaum marhaen.

Untuk merekalah perjuangan terbentuknya masyarakat

adil dan makmur dengan memegang panji-panji

sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

3. Ide Persatuan tercermin dalam Pancasila, yang

dilahirkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam

pidatonya di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dengan jelas

sekali ajaran persatuan nasional, persatuan bangsa

Indonesia ini dituangkan dalam pidato tersebut.

Anggota BPUPKI yang terdiri dari bermacam-macam

golongan ternyata bisa menerima Pancasila sebagai

Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Bung Karno

dalam pidatonya di Universitas Indonesia tahun 1953

yang berjudul “Negara Nasional dan cita-cita Islam”

melukiskan bagaimana susah payahnya menghasilkan

kompromi dalam sidang BPUPKI. Sebab kalau tidak

menyetujui adanya Pancasila mungkin Indonesia tidak

akan muncul sebagai Indonesia seperti dewasa ini.

Mungkin di wilayah ex-Hindia Belanda ini yang muncul

adalah negara Indonesia tanpa Minahasa, Bali, Batak

Toba, Kep. Maluku, Timor, Flores dan lain-lainnya.

Demikianlah Pancasila yang merupakan tuangan ide

persatuan bangsa, yang kemudian dijadikan dasar

filsafat negara RI.

4. Ide Persatuan tercermin juga dalam konsep NASAKOM

(persatuan unsur Nasionalis, Agama dan Komunis).

Nasakom ini sesungguhnya penyempurnaan dari ide yang

tertuang dalam artikel “Nasionalisme, Islamisme dan

Marxisme”. Hanya saja unsur Islam diperluas menjadi

unsur Agama(A), sehingga di dalamnya persatuan

tersebut selain Islam terdapat agama-agama lainnya

(Katolik, Protestan Hindu, Budha). Sedang unsur KOM

adalah penegasan bahwa dialah yang karena tanpa tedeng

aling-aling menonjolkan ide Marxisme, diakui sebagai

unsur yang mewakili golongan marxisme. Dengan demikian

NASAKOM merupakan realisasi ide persatuan Bung Karno

sesuai konfigurasi peta politik konkrit pada waktu

itu.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PEDOMAN PERSATUAN

NASIONAL

Semua ide Bung Karno tentang persatuan tersebut di

atas terkonsentrir di dalam Pancasila, yang telah

menjadi dasar negara RI. Maka uraian mengenai

Pancasila akan mendapatkan tempat yang utama.

Situasi politik di Indonesia yang sangat rawan akan

ancaman disintegrasi bangsa adalah disebabkan karena

akibat kekuasaan rezim orde baru yang telah

menyelewengkan nilai-nilai Pancasila. Maka mengkaji,

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila

adalah salah satu usaha penting untuk menghindarkan

bahaya disintegrasi bangsa dewasa ini.

Fakta historis tanggal 1 Juni 1945 yang melahirkan

Pancasila harus dijadikan titik tolak dalam mengkaji

dan mengamalkan Pancasila, supaya tidak terjadi

penafsiran kontroversial tentang hakekat Pancasila

yang sebenarnya. 

Adalah sangat penting untuk mengembalikan makna

nilai-nilai Pancasila sesuai dengan apa yang digagas

oleh Bung Karno. Maka dalam mengkaji balik Pancasila,

pertama-tama harus kita akui bahwa Pancasila itu

digali oleh Bung Karno, yang tertuang dalam pidatonya

pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia. Sebab dari situ kita akan menemukan inti

filsafat Pancasila sebenarnya, yang langsung dari

penggalinya - Bung Karno. 

Mengenai Pancasila, Bung Karno selalu menyatakan

dirinya hanya sebagai Penggalinya. Tapi sesungguhnya

pernyataan itu hanya sebagai pernyataan rendah hati.

Yang tepat sesungguhnya Bung Karno tidak hanya sebagai

penggali, tetapi juga penciptanya. ‘Menggali’ berarti

mengambil sesuatu yang masih merupakan bahan mentah

dari kandungan bumi. Sedang ‘mencipta’ berarti

mengolah, membuat sedemikian rupa sehingga bahan-bahan

galian yang masih mentah tersebut menjadi barang-jadi.

Seperti kita ketahui Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

misalnya, memang digali dari bumi Indonesia, dimana

rakyatnya telah berabad-abad menganut berbagai macam

agama. Tapi tergalinya fakta tersebut, belumlah cukup

untuk mengatakan adanya atau terciptanya sila

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah

Pancasila. Fakta tersebut masih merupakan bahan galian

yang mentah. Sebab fakta adanya bermacam-macam agama

belum merupakan konsepsi falsafah yang bisa menangkal

kemungkinan timbulnya bentrokan atau peperangan antara

penganut-penganutnya. Bahan galian tersebut baru

menjadi salah satu sila dari Pancasila setelah diolah

oleh Bung Karno menjadi suatu rumusan filsafat negara

yang berintikan toleransi, saling menghormati dan

persatuan dari para penganut berbagai-bagai agama

untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil dan

makmur. 

Begitu juga sila Kebangsaan (nasionalisme, persatuan

Indonesia) adalah hasil godogan Bung Karno dari rasa

kesadaran sukubangsa-sukubangsa yang mendiami wilayah

Indonesia sebagai kesatuan bangsa Indonesia dengan

rasa kesadaran menghargai dan menghormati martabat

bangsa lain. Dengan digalinya fakta bahwa di kepulauan

Indonesia terdapat suku-suku bangsa yang

bermacam-macam, belum bisa menjamin tidak adanya

permusuhan antarsuku. Lebih dari itu Nasionalisme

dalam filsafat Pancasila adalah Nasionalisme yang

berpadu dengan Humanisme, yang oleh Bung Karno disebut

sosio-nasionalisme (Ben Anderson menamakannya

Nasionalisme Kerakyatan). Jadi jelas bukan

nasionalisme sempit yang menuju kepada sovinisme,

seperti yang berkembang di Eropah.

Sedang sila Demokrasi (Musyawarah-mufakat, atau

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan /perwakilan) adalah suatu hasil

godogan antara galian yang berwujud musyawarah dan

mufakat yang telah ada berabad-abad di kalangan

masyarakat Indonesia dengan falsafah yang mengarah

kepada tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat

bersama. Maka demokrasi yang demikian itu bukanlah

demokrasi yang menjurus ke anarkisme, yang

liberal-liberalan untuk berlomba memupuk kekuasaan dan

kekayaan bagi diri sendiri, keluarganya atau

kelompoknya, hingga melupakan kepentingan rakyat.

Demokrasi berdasarkan filsafat Pancasila oleh Bung

Karno disebut Sosio-Demokrasi, yaitu Demokrasi yang

bersenyawa dengan tuntutan Sila Keadilan Sosial, yang

merupakan demokrasi di bidang politik, ekonomi dan

budaya.

Demikianlah bahan-bahan mentah yang telah digali Bung

Karno telah dia masak dengan ‘bumbu-bumbu’: toleransi,

persatuan dan cita-cita masyarakat adil makmur

sehingga tercipta menjadi Pancasila Dasar Filsafat

Negara RI dan pedoman untuk perjuangan persatuan

nasional. Kita tidak bisa memalsukan sejarah

Pancasila, yang dilahirkan pada 1 Juni 1945 di depan

sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia. Maka segala tafsiran mengenai

Pancasila haruslah bertolak pada sumber aslinya, kalau

tidak mau dikatakan memutar-balikkan sejarah dan

hakekat Pancasila. 

Selanjutnya Bung Karno menyatakan Pancasila bisa

diperas menjadi Trisila (Sosio-nasionalisme,

Sosio-demokrasi, Ketuhanan YME). Sedang Trisila bisa

juga diperas menjadi Ekasila - Gotongroyong. Perasan

terakhir ini mencerminkan inti dari Pancasila, yaitu

persatuan seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk

bersama-sama bergotong royong berjuang demi

terbentuknya masyarakat adil dan makmur.

Formulasi Pancasila seperti yang diucapkan Bung Karno

di BPUPKI diformulasikan di dalam UUD 45 (dan

konstitusi RIS, UUDS NKRI 1950) agak berbeda. Meskipun

demikian Pancasila yang tercantum di dalam UUD 45

(Pembukaan) tidak bisa dikatakan bertentangan dengan

Pancasila yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Hanya dua hal yang menurut pendapat kami harus

mendapatkan perhatian bahwa; 

1. Bagaimanapun formulasinya di dalam Pembukaan UUD

45, tetaplah Bung Karno sebagai Penggali/Penciptanya. 

2. Bagaimanapun formulasinya di dalam Pembukaan UUD 45

haruslah segala penafsiran dan pengamalannya sesuai

dengan yang tersurat dan tersirat di dalam pidato

Pancasila Bung Karno. Hal ini penting sekali untuk

menghindarkan penyalah gunaan ajaran Pancasila. 

LIKU-LIKU SEJARAH PERJALANAN PANCASILA

Di masa kekuasaan Orde Baru Pancasila selalu dijadikan

label pada kegiatan dan kebijakannya. Nama Pancasila

dicatut untuk menutupi kekuasaan fasis otoriter yang

antirakyat, antinasional dan antidemokrasi.

Demikianlah dengan pembubuhan kata Pancasila pada

“Demokrasi” muncullah apa yang dinamakan “Demokrasi

Pancasila”, dengan mana rezim Orde Baru selama 32

tahun telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar

Pancasila itu sendiri, UUD 45, HAM dan keadilan. 

Di samping itu Orde Baru tidak hanya menjadikan

Pancasila sebagai label belaka, tapi juga memperalat

sedemikian rupa sehingga dengan mudah penguasa bisa

mencap seseorang yang berbeda politiknya, melanggar

atau mengkhianati Pancasila. Dan bersamaan dengan itu

penguasa menyebarkan “momok komunis/komunisme” untuk

menakut-nakuti rakyat. 

Rezim Orde Baru juga melakukan usaha-usaha untuk

menghapus jasa-jasa Bung Karno dari sejarah Indonesia

dan memanipulasi Pancasila. Misalnya, penguasa yang

melalui mendikbudnya - Nugroho Notosusanto, berusaha

memalsukan fakta sejarah, dengan pernyataannya bahwa

penggali Pancasila bukan Bung Karno. Kita belum lupa

penghapusan peringatan 1 Juni - Hari lahirnya

Pancasila dan diganti dengan peringatan terbunuhnya

para jenderal dalam peristiwa G30S dengan nama Hari

Kesaktian Pancasila, yang tidak ada kaitannya sama

sekali dengan Pancasila. Dan sangat menyedihkan bahwa

uang negara dihambur-hamburkan oleh rezim Orde Baru

hanya untuk mengelola suatu badan yang bernama BP-7

(dbp. Alwi Dahlan), yang nota bene bertujuan agar

“Pancasila” tetap bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan

untuk mempertahankan kekuasaan Orba. 

Pada zaman Orde Baru, 5 paket UU politik dan Dwifungsi

ABRI merupakan perangkat politik yang jelas-jelas

menjegal realisasi sila Demokrasi

(musyawarah-mufakat), sehingga mengakibatkan demokrasi

menjadi lumpuh tidak berjalan. Kekuasaan

totaliter-militeristik Orde Baru selama 32 tahun

mengakibatkan rakyat dewasa ini harus mulai belajar

demokrasi lagi. Dan terasa sampai dewasa ini demokrasi

hanya dijadikan alat untuk menang-menangan dalam

perebutan kepentingan golongan, sehingga mengorbankan

kepentingan rakyat.

Kesenjangan sosial warisan Orde Baru sampai sekarang

terus ditanggung rakyat. Kalau kesenjangan sosial ini

diumpamakan sebagai rumput kering, maka siapa saja

yang melempar api kepadanya akan terbakarlah rumput

tersebut dan terjadilah malapetaka yang tragis. Api

penyulutnya itu bisa dari perselisihan etnis, agama,

politik, dan apa saja. Maka tidak mengherankan

timbulnya keresahan-keresahan sosial di beberapa

daerah sebagai pencerminan menipisnya nilai-nilai

Pancasila di kalangan masyarakat.

Dengan adanya pembakaran gereja-gereja dan tempat

ibadah lainnya, telah membuktikan tentang adanya

bahaya yang mengancam ajaran toleransi kehidupan

antaragama yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang

Maha Esa. Dengan adanya bentrokan fisik antara

orang-orang Dayak dan orang-orang Madura di Kalimantan

Barat dan Kalimantan Tengah yang mengorbankan banyak

nyawa juga membuktikan adanya bahaya yang mengancam

atas ajaran kerukunan antarsuku bangsa yang terkandung

di dalam Sila Persatuan Indonesia (Nasionalisme).

Ucapan seorang menteri Orde Baru pada 17 Juni 1997 di

Surabaya bahwa:”Halal darah dan nyawa para perusuh”,

menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila direalisir

oleh Orde Baru.

Seandainya saja kue hasil pembangunan itu bisa

mengucur dari atas ke bawah - ke rakyat, dari pusat ke

daerah, mungkin keresahan sosial sedikit demi sedikit

bisa diatasi. Tapi sampai sekarang kue pembangunan

tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Padahal untuk membiayai terciptanya ‘kue pembangunan’

ini telah dikeruk habis-habis kekayaan rakyat (minyak,

gas, hutan, emas dll.) ditambah dengan hutang luar

negeri yang berjumlah kurang lebih 150 milyar USD. Ada

suatu anggapan bahwa kalangan lapisan atas dengan

sengaja berusaha melupakan katakunci ‘pemerataan’,

yang sejak dulu (sebelum adanya perestroikanya

Gorbacev) telah merupakan tujuan dari Sila Keadilan

Sosial. Sedang pembangunan yang berwujud gedung-gedung

tinggi megah, obyek-obyek rekreasi mewah, jalan-jalan

aspal halus dan sebagainya, bukanlah prioritas

pembangunan yang diperlukan bagi kepentingan puluhan

juta orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan. 

Juga jalannya sila Perikemanusiaan (Kemanusiaan Yang

Adil dan Beradab) masih perlu diluruskan. Adalah wajar

bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum harus

ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tapi

jelas tidak wajar bahwa di dalam negara hukum

Indonesia telah terjadi pembunuhan massal dan

penahanan puluhan ribu orang selama bertahun-tahun

tanpa proses hukum, yang sampai sekarang belum ada

tanda-tanda penegakan hak azasi yang terlanggar

tersebut. Adalah sukar diterima oleh akal sehat bahwa

orang yang menjadi korban penyerbuan (di gedung DPP

PDI jalan Diponegoro tahun 1996) malah diseret ke

pengadilan dan dijatuhi hukuman. Dimana sila

Kemanusiaan? Yang Adil dan Beradab? Nol besar, tidak

ada kemanusiaan, tidak ada keadilan, apalagi yang

beradab. Kasus-kasus yang terjadi di zaman Orde Baru

tersebut, sampai sekarang dampaknya masih terasa dan

belum terselesaikan.

Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah

Indonesia. Mengenang sejarah Pancasila mau atau tidak

mau kita mengenang Bung Karno juga, yang telah berjasa

menggali, menciptakan dan menempatkan Pancasila

sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia. Tidaklah

salah kalau Pancasila dikatakan sebagai hasil

pemikiran Bung Karno yang genial, yang mengandung

nilai-nilai filsafat tinggi, yang bisa diterapkan

tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara

lain demi kerukunan ummat dan perdamaian dunia. Adalah

suatu penyelewengan terhadap Pancasila, apabila

penafsirannya tidak berdasarkan Pancasila-asli,

seperti yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni

1945. Mengenang Bung Karno adalah mengenang sejarah

perjuangan rakyat Indonesia yang mendambakan

kerukunan, kemerdekaan, perdamaian, keadilan dan

kemakmuran. 

PERSATUAN UNTUK PERJUANGAN REFORMASI

Dalam era reformasi dewasa ini kiranya perlu

dikobarkan lagi ide persatuan Bung Karno demi

suksesnya gerakan reformasi, demi penghancuran

sisa-sisa kekuatan Orde Baru dan sistemnya. Hanya

dengan demikianlah pengentasan bangsa dan negara dari

kungkungan multikrisis bisa dilaksanakan.

Ini berarti bahwa para elite politik harus

menghentikan perang-tandingnya dalam perebutan

kedudukan dan kekuasaan, mengarahkan moral

intelektualnya kepada perbaikan nasib rakyat yang

terpuruk dalam kubangan multikrisis dewasa ini. Para

elit politik harus sadar diri akan perlunya membangun

kembali toleransi dan hidup berdampingan secara damai

antarumat beragama, perlunya kerukunan kehidupan antar

suku-bangsa dan etnik, perlunya kesadaran akan

supremasi hukum, HAM dan Keadilan sosial. 

Proses disintegrasi bangsa dan negara yang sedang

berjalan dewasa ini adalah akibat dari proses

pembodohan yang dilakukan oleh Orde Baru, yang

mengakibatkan rakyat kehilangan jiwa dan semangat

Pancasila, tidak mengenal kembali nilai-nilai

Pancasila. Sebab Orde Baru sendiri tidak

berkepentingan untuk merealisasi nilai-nilai Pancasila

yang sebenarnya, seperti apa yang diajarkan Bung Karno

dalam pidatonya 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Tapi

sebaliknya ajaran Pancasila bahkan diselewengkan dan

ditunggangi untuk kepentingan kelanggengan

kekuasaannya.

Dewasa ini, setelah jatuhnya rezim Suharto, muncullah

ke permukaan alam nyata akibat pembodohan dan

diselewengkannya Pancasila: di beberapa daerah timbul

gerakan separatisme, kerusuhan yang bermuatan isu

agama, pertentangan antara etnik dan lain-lainnya. Hal

itu, seperti telah diuraikan di atas, menunjukkan

hilangnya rasa sebagai satu bangsa, rasa toleransi dan

saling menghormati dalam kehidupan beragama dan rasa

kerukunan suku-suku bangsa dalam kehidupan

bermasyarakat. 

Sedang merebaknya organisasi-organisasi kemiliteran

dewasa ini, yang dapat dikategorikan sebagai salah

satu bentuk pengingkaran nilai-nilai Pancasila, jelas

hanya menambah eskalasi keresahan di dalam masyarakat

yang telah bosan akan keresahan.

Dalam era perjuangan untuk reformasi dewasa ini perlu

sekali satu poin penting dari Manipol (Manifesto

Politik) diperhatikan. Yaitu pemisahan antara kawan

dan lawan revolusi Indonesia. Tapi sesuai dengan

perkembangan politik dewasa ini, poin tersebut harus

diformulasikan sebagai pemisahan kawan reformasi dan

lawan reformasi (atau Pro-Reformasi dan

Kontra-Reformasi). Hal ini penting sekali di mana

kekuatan orde Baru masih bertebaran di seluruh

lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan. Jangan

sampai yang kita rangkul adalah lawan reformasi dan

sebaliknya kawan malah kita tendang. Bagaimana kita

bisa mencapai tujuan reformasi, kalau di dalam barisan

reformasi bercokol tokoh-tokoh antireformasi.

Bahwasanya Presiden Gus Dur dalam berbagai kesempatan

mengangkat Soekarno dan ajaran-ajarannya, patutlah

mendapatkan acungan jempol. Sebab apa yang dilakukan

Gus Dur tersebut merupakan suatu hal yang sangat

langka dilakukan oleh elit-elit politik lainnya.

Mereka sebaliknya malah selalu menjelek-jelekkan Bung

Karno, menyamakan Soekarno dengan Soeharto.

Tapi dalam kaitannya dengan Pidato Perdamaian yang

diucapkan Presiden Gus Dur, di mana diminta agar kita

menghilangkan istilah orde-orde-an (Orba, Orla),

agaknya perdamaian semacam itu dapat disangsikan

kemaslahatannya. Hal itu sama saja mencampur harimau

dan kambing dalam satu kandang, setelah penghapusan

nama “harimau” dan “kambing”. Akibatnya hanya

ketragisan yang akan kita peroleh. Sebaliknya kita

seharusnya lebih jeli lagi melihat siapa kawan dan

siapa lawan reformasi, kita harus lebih giat lagi

mengekspos kejahatan-kejahatan Orba, yang telah

mencelakakan Negara dan Bangsa. Menghilangkan kata

“Orde Baru” (Orba) dalam kamus politik sama saja kita

menghapus atau paling tidak melupakan

kejahatan-kejahatan Orde Baru.

Maka dari itu dalam perjuangan untuk reformasi, kita

harus lebih menekankan perlunya persatuan bangsa atas

dasar prinsip persatuan bangsa seperti yang tertuang

dalam Pancasila ajaran Bung Karno, dengan tanpa

melupakan siapa kawan dan lawan reformasi. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ide dan ajaran Bung

Karno tentang persatuan bangsa sangat relevan sebagai

salah satu pedoman untuk mengatasi multikrisis di

Indonesia dewasa ini.

Dalam memperingati HUT ke-100 Bung Karno

sepantasnyalah kalau kita mengangkat salut

setinggi-tingginya kepada Bung Karno, yang telah

berjasa menanamkan ide persatuan bangsa dan yang

dengan konsekuen mempertahankan ide tersebut dari masa

mudanya hingga akhir hayatnya. Bahkan pencopotan

jabatan presiden oleh MPR-Orba yang dipimpin jendral

A.H.Nasution (dengan TAP MPR No.XXXIII/1967) tidaklah

menggoyahkan konsistensinya atas ide dan ajarannya

tersebut di atas. Dalam perjuangan reformasi dewasa

ini, yang antara lain berjuang untuk menegakkan

keadilan, maka selayaknyalah gerakan reformasi

menuntut pencabutan TAP MPR No.XXXIII/1967, yang tidak

adil dan inkonstitusional, sebagai tanda penghormatan

atas jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara.*

Nederland, Juni 2001 

Salam

Jaimunbinm

Piagam Jakarta dan Hubungan

antar Umat Beragama

````````````````````````````

Oleh: Mbah Dukun S

Pengantar

````````````

Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar

Hirohito dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) oleh pemerintah Jepang sebagai upaya pelaksanaan janji mereka

tentang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai

oleh Radjiman Widjodiningrat. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada

tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, salah seorang anggota, menyampaikan usulan

fundamen filsafat negara, yang dikenal dengan Pancasila.

Keterangan Soekarno tentang Pancasila dalam sidang itu menunjukkan dengan

jelas bahwa ia sendiri mengakui adanya ketergantungan dengan orang lain,

baik orang Indonesia maupun orang asing, seperti Peri Kebangsaan, Peri

Kemanusiaan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pertanyaan yang penting ialah dari

sumber manakah Soekarno mengangkat prinsip Ketuhanan, yang akhirnya dikenal

sebagai Ketuhanan Yang Mahaesa. Pengertian Ketuhanan, pada dasarnya,

berlatarbelakang muslim, walaupun tidak selalu tidak diterima oleh golongan

bukan muslim. Prinsip Ketuhanan setidaknya diilhami oleh uraian dari para

pemimpin Islam yang berbicara mendahului Soekarno dalam sidang itu.

Dalam sidang itu ada dua paham yang terlihat. Kedua paham itu ialah yang

menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan anjuran

lainnya, seperti Hatta, yaitu negara persatuan nasional yang memisahkan

unsur negara dan agama. Dengan kata lain bukan negara Islam. Ternyata di

dalam Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II yang disusun oleh Yamin tidak

memuat satupun pidato para anggota nasionalis Islam. Yang dimuat hanyalah

tiga, yaitu (1) pidato Soekarno, (2) pidato Yamin, dan (3) pidato Soepomo.

BPUPKI juga berhasil merumuskan dan bentuk pemerintahan melalui pemungutan

suara. Ada 45 suara pemilih dasar negara adalah kebangsaan, sedang 15 suara

memilih Islam sebagai dasar negara. Setelah sidang pertama berakhir

dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang, yang lalu

dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Melalui perbincangan yang serius

akhirnya Panitia Sembilan berhasil mencapai suatu kesepakatan antara Islam

dan Nasionalis. Pada tanggal 10 Juli 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya

pada sidang BPUPKI.

Soekarno juga menyampaikan rancangan preambule UUD hasil rapat Panitia

Sembilan. Dalam rancangan preambule tersebut muncullah kalimat yang sampai

saat ini tetap menjadi persengketaan ...Ketuhanan, dengan menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rancangan preambule itu

ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta.

Oleh karena itu rancangan preambule itu dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Perjalanan Piagam Jakarta Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Sehari setelah

pidato Soekarno, yakni pada tanggal 11 Juli 1945, seorang Protestan anggota

BPUPKI, Latuharhary, langsung menyatakan keberatan atas tujuh kata di

belakang kata Ketuhanan pada Piagam Jakarta. Agus Salim melihatnya secara

netral, walaupun ia lebih condong mendukung Piagam Jakarta. Namun beberapa

orang anggota BPUPKI berkeberatan, termasuk Wongsonegoro dan Hoesein

Djajadiningrat.

Sidang pada hari itu seolah-olah berakhir dengan kesepakatan menerima

rancangan preambule hasil kerja Panitia Sembilan. Kemudian Soekarno

membentuk panitia kecil untuk merancang UUD, yang mesti bekerja pada tanggal

12 Juli 1945. Dua pasal rancangan pertama UUD yang paut dengan pokok bahasan

ini ialah pasal 4 dan pasal 28 . Pasal 4:2 berbunyi Yang dapat menjadi

Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli, sedang pasal 28

berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama

apapun dan untuk beribadat menurut agama masing-masing.

Abdul Wahid Hasjim mengajukan dua usulan. Pertama, pasal 4:2 tersebut

ditambah dengan anak kalimat yang beragama Islam. Kedua, pasal 28 diubah

isinya menjadi Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan

orang-orang yang beragama lain untuk Agus Salim tidak sependapat

dengannya, namun Hasjim mendapat dukungan dari Sukiman. Soekarno selalu

memposisikan diri bahwa rancangan preambule adalah hasil kompromi dua pihak,

yaitu Nasionalis dan Islam. Padahal tak kurang tokoh Muhammadyah, seperti Ki

Bagus Hadikusumo, yang didukung oleh Kyai Ahmad Sanusi, tidak menyetujui

tujuh kata anak kalimat Ketuhanan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04:00 naskah baru pernyataan kemerdekaan

dirumuskan dalam suatu pertemuan di rumah Maeda, seorang perwira Angkatan

Laut Jepang. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia pada hari itu pukul 10:00 di Jalan Pegangsaan Timur

No. 56. Keesokan harinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) yang diketuai Soekarno dengan wakilnya Hatta untuk menetapkan UUD.

Ternyata sebelum waktu penetapan Hatta menyampaikan empat usulan perubahan

rancangan UUD yang sudah ditetapkan oleh BPUPKI. Usulan tersebut sebagai

berikut:

1. Kata Mukhadimah diganti dengan kata Pembukaan.

2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Mahaesa.

3. Mencoret kata-kata dan beragama Islam pada pasal 6:1 yang berbunyi

Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam.

4. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.

Usulan perubahan diterima bulat oleh PPKI. Soekarno juga menekankan bahwa

UUD 1945 tersebut hanyalah sementara, yang akan diubah oleh MPR setelah

Indonesia dalam suasana lebih tenteram.

Ada alasan kuat mengapa Hatta mengajukan empat usulan perubahan. Dalam buku

karya Hatta dengan judul Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang

dikutip oleh Anshari (1981), Hatta mengatakan bahwa ia didatangi oleh

seorang perwira Jepang, yang ia sendiri lupa namanya, pada tanggal 17

Agustus 1945 petang. Perwira itu membawa pesan bahwa bahwa orang Kristen di

kawasan Kaigun sangat berkeberatan atas tujuh kata dalam Pembukaan UUD.

Walaupun mereka mengakui bahwa tujuh kata itu tidak mengikat mereka, namun

mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas.

Hatta sendiri sudah menjelaskan kepada perwira tersebut bahwa ketetapan

rancangan UUD merupakan hasil kesepakatan dua pihak, Islam dan Nasionalis.

Perwira tersebut meyakinkan Hatta bahwa wilayah Indonesia bagian Timur akan

menolak bergabung ke dalam negara persatuan Indonesia. Hatta akhirnya lebih

memilih persatuan ketimbang perpecahan dan menerima keberatan orang Kristen.

Tentu saja ketetapan PPKI tersebut membuat sakit hati pihak Islam. Akan

tetapi mereka tidak dapat menolaknya, karena suasana waktu itu sangat

darurat. Mereka masih berpengharapan akan memasukkan misi mereka di masa

yang akan datang.

Piagam Jakarta sebagai Sumber Konflik

````````````````````````````````````````````````

Pihak Islam fundamentalis tidak menyerah. Mereka masih melihat peluang

perubahan UUD 1945 seperti yang dikatakan Soekarno pada sidang PPKI.

Sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 15 Desember 1955,

diadakanlah Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di

Konstituante, sebuah lembaga pembuat UUD sebagai pengganti UUD 1945.

Presiden Soekarno melantik anggota-anggota Konstituante pada tanggal 10

November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedang partai lainnya

(Nasionalis, Kristen, Sosialis, dan Komunis) meraih 286 kursi.

Pada sidang Konstituante terjadilah perdebatan yang berlarut-larut tentang

dasar negara. Para wakil partai-partai Islam tetap memegang Pancasila

sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Para wakil-wakil lainnya

menyetujui kembali kepada UUD 1945. Namun demikian kedua pokok masalah itu

menemui jalan buntu, karena tidak dapat diputuskan dengan suara

sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Konstituante. Menghadapi suasana

kritis ini Presiden Soekarno turun tangan. Pada tanggal 5 Juli ia

mengeluarkan dekrit, yang salah satu isinya ialah pemberlakuan lagi UUD 1945

dan pembubaran Konstituante.

Bagi sebagian orang Islam Dekrit Presiden mengandung pengertian hidupnya

kembali Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan Piagam Jakarta

merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Usaha-usaha untuk memasukkan

kembali Piagam Jakarta ke dalam agenda nasional terus berlangsung sampai

akhirnya diredam oleh pemerintah Orde Baru lewat Tap MPR no. II/MPR/1978.

Setelah berakhirnya era Orde Baru dimulailah era reformasi. Keterbukaan ini

membuat orang-orang seperti kuda lepas kendali. Sepertinya orang bebas

berbicara apa saja. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh partai-partai Islam

untuk meniupkan isu Piagam Jakarta ke dalam agenda sidang MPR hasil Pemilu

1999. Dua partai yang ngotot sejak November 1999 untuk membahas Piagam

Jakarta adalah PPP dan PBB. Meskipun pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000

usulan mereka tidak ditanggapi, mereka tetap bersemangat memasukkannya ke

dalam agenda ST MPR tahun 2001.

Dampak Pemberlakuan Piagam Jakarta terhadap Hubungan Antarumat Beragama

Seperti ditulis di atas bahwa Piagam Jakarta kembali marak setelah

berakhirnya era Orde Baru. Sejak itu lahirlah partai-partai berasaskan

Islam. Selain itu banyak ormas yang keras memperjuangkan aspirasi Islam.

Tidak itu saja, ada juga kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, walau

jumlahnya kecil.

Piagam Jakarta dianggap sebagai jaminan konstitusi bagi umat Islam untuk

dapat dengan leluasa mengatur umatnya sendiri agar lebih taat beragama.

Persoalannya tidaklah sesederhana itu. Banyak masalah yang akan mengganjal,

yang bukan saja berpautan dengan kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia,

tetapi juga adanya keanekaan pemahaman dalam umat Islam sendiri khususnya

yang berpautan dengan bentuk nasabah (relationship) agama dan negara.

Dalam ST MPR 2001 Piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam agenda. Kebiasaan

sebagian kecil partai Islam untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam  ST MPR

justru dalam aras tertentu tidak mendewasakan kehidupan demokrasi di

Indonesia. Di kalangan Nadhlatul Ulama (NU) permasalahan ideologis bangsa

sudah ada kata akhir seperti yang pernah dikatakan oleh K.H. Achmad Siddiq,

tetapi bagi sebagian kecil umat Islam permasalahan tersebut belum dianggap

selesai.

Tidak ada yang baru dari perdebatan tentang nasabah agama dan negara. Dapat

dikatakan semua yang ada merupakan pengulangan agenda lama yang tidak pernah

sampai pada kata sepakat dengan ketulusan hati. Perdebatan ini menjadi tidak

progresif, karena umat Islam garis keras tidak mau berpikir bagaimana

mengatur negara yang majemuk ini dengan menempatkan semua anasirnya pada

posisi yang sama. Alasan klasik yang dilontarkan selalu saja tentang

mayoritas sehingga merasa lebih berhak untuk mengatur negara ini.

Ketidakpahaman nasabah agama dan negara tidak pernah akan mencair, jika

seluruh umat beragama masih berpikir egois dan melalaikan perasaan penganut

agama lain dan kepentingan bangsa secara serbacakup (comprehensive).

Semestinya agama merupakan urusan pribadi manusia dengan Allahnya. Baik

negara maupun perorangan tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti

atau menaati agamanya. Memang keruwetan nasabah agama dan negara acapkali

melekat pada Islam, karena Islam tidak sepenuhnya dipisahkan dengan masalah

kenegaraan. Yang patut menjadi introspeksi bagi umat Islam adalah Islam

tanpa negara bukanlah Islam yang tidak lengkap.

Persengketaan Piagam Jakarta, yang ditambah dengan munculnya gerakan atas

nama Islam untuk mendirikan agama Islam, oleh kalangan umat lainnya,

khususnya Kristen, acapkali diungkit-ungkit sebagai bahaya laten. Tentunya

ini membuka luka lama hubungan antarumat beragama, khususnya umat Islam dan

Kristen. Hal ini makin diperuncing dengan sikap triumfalistik orang Kristen

garis keras dalam penginjilan.

Pemberlakuan Piagam Jakarta tidaklah sama dengan Piagam Madinah yang dibuat

tahun 622. Ada perbedaan hakiki pada hasil yang dicapainya. Perbedaan

tersebut terjadi karena perumusan yang berbeda antara Piagam Madinah dan

Piagam Jakarta. Piagam Madinah tidak ada tekanan kewajiban dalam hal

menganut atau melaksanakan agama masing-masing. Dengan demikian Piagam

Madinah telah melahirkan persatuan. Kebalikannya dengan Piagam Jakarta yang

melahirkan ancaman perpecahan. Pencatuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta

merupakan sikap tidak peduli atas perintah Allah yang berdampak melampaui

ambang batas kebenaran.

Bagi pemeluk agama bukan Islam penempatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta

merupakan pilihan yang salah. Jika ketujuh kata itu dimasukkan ke dalamnya,

maka negara dibebani dengan tugas khusus terhadap pemeluk salah satu agama

saja. Negara menjadi tidak netral lagi dan mengancam kesatuan bangsa. Logika

Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan logika Sumpah Pemuda sebagai rumusan

dasar bagi gerakan kebangsaan Indonesia menuntut sendiri agar tujuh kata

dalam Piagam Jakarta mesti dihilangkan.

Sila pertama memberikan wewenang bagi kelompok agama agar mereka sendiri

mengusahakan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri agar para pemeluknya

menjalankan etika dan ajarannya. Istilah Ketuhanan yang Mahaesa merupakan

suatu prinsip tentang Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Teologilah yang

dapat menjelaskan dan menakrifkan tentang apa yang dimaksudkan dengan

ketuhanan itu secara nyata. Rumusan sila pertama yang sekarang ini sudah

memberikan ruang yang luas agar agama-agama yang diakui dapat menguraikan

dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri mengenai Tuhan itu.

Kesimpulan

```````````````

Pembangunan ketaatan beragama lewat daya paksa hukum negara mengandung

konsekuensi berisiko tinggi atas rasa tauhid dalam masyarakat. Hal ini dapat

terjadi, karena rasa takut terhadap negara akan melampaui rasa takut kepada

Allah yang Esa, yang tentunya dapat membangkitkan peluang kemusyrikan dan

kemunafikan.**